sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Video

Berita

UU, Peraturan dan Perkap

Penyuluhan

Galeri

Sosialisasi

Galeri

Sidang perkara perdata No.96/Pdt.G/2017/PN.Ptk


Pelaksanaan sidang perkara perdata No.96/Pdt.G/2017/PN.Ptk                                                     
Hari Selasa tgl 21 November 2017 jam 11.00 wib s.d selesai, di Pengadilan Negeri Pontianak.  dengan penggugat an.Dina Mariana Binti Lukas.                                               
Tergugat  an.Ardiansyah Bin M.Amin Said
Turut Tergugat I. an. Kapolda Kalbar.

Perangkat Sidang :
HAKIM KETUA: R.Rudi Kindarto S.H.       
HAKIM AGT : Richmod P.B.Sitoroes. SH.MH dan David F.A.Parojow, SH.MH.
PANITERA : Uray Julita.SH.       

Adapun agenda sidang hari ini yaitu pemeriksaan saksi dari tergugat namun karena menunggu putusan sela sidang ditunda selasa tgl 28 Nov 2017.

Sosluhkum Polsek Menyuke Polres Landak



Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017  , jam 09.00 wib bertempat di Balai Kemitraan Polsek Menyuke telah dilaksanakan  kegiatan Sosluhkum oleh Subbagkum Polres Landak.

Pemberi materi Sosluhkum adalah
BRIPKA GENEROSUS,
BRIGADIR NORPAUJI dan
BRIPDA OKTAVIA MAYANG.

Sesuai dengan Surat Perintah nomor : sprin/3640/X/2017/, tanggal 31 Oktober 2017, Waka Polres Landak

Adapun bahan  Sosluhkum adalah
1. Perkap No 3 Tahun 2016 tentang pedoman administrasi kenaikan pangkat anggota polri.
2. Perkap No 11 Tahun 2017 tentang perizinan,pengawasan dan pengendalian senjata api nonorganik TNI/Polri dan peralatan keamanan yg digolongkan senjata api bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya.
3. Perkap No 8 tahun 2017 tentang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan polri.
4. Perkap No. 9 Tahun 2017 tentang Usaha bagi anggota polri.

5. Perkap No 2 Tahun 2017 tata cara pemberian bantuan hukum oleh polri.

Sosluhkum dihadiri oleh seluruh anggota Polsek Menyuke dari pukul 09.00 Wib s/d 14.00 Wib. Situasi aman terkendali. (Dokumentasi terlampir)

Sosialisasi dan penyuluhan hukum di Polsek Sengah Temila Polres Landak



Pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017, jam 09.00 wib bertempat di Balai Kemitraan Polsek Sengah Temila telah dilaksanakan  kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh Subbagkum Polres Landak.

Pemberi materi Sosluhkum adalah
Kabag sumda KOMPOL TEDJO SASONO,S.H,
BRIPKA GENEROSUS,
BRIGADIR NORPAUJI dan
BRIPDA OKTAVIA MAYANG.

Sesuai dengan Surat Perintah nomor : sprin/3640/X/2017/, tanggal 31 Oktober 2017, Waka Polres Landak

Adapun bahan  Sosluhkum adalah
1. Perkap No 3 Tahun 2016 tentang pedoman administrasi kenaikan pangkat anggota polri.
2. Perkap No 11 Tahun 2017 tentang perizinan,pengawasan dan pengendalian senjata api nonorganik TNI/Polri dan peralatan keamanan yg digolongkan senjata api bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya.
3. Perkap No 8 tahun 2017 tentang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan polri.
4. Perkap No. 9 Tahun 2017 tentang Usaha bagi anggota polri.
5. Perkap No 2 Tahun 2017 tata cara pemberian bantuan hukum oleh polri.

Sosluhkum dihadiri oleh seluruh anggota Polsek Sengah Temila dari pukul 09.00 Wib s/d 14.00 Wib.

Bantuan dan Pendampingan Hukum Sidang Perkara Tata Usaha Negara No 40/G/2017/PTUN.Ptk


Pelaksanaan sidang perkara PTUN Pontianak hari Selasa tgl 28 November 2017 jam 11.00 wib s.d selesai, di laksanakan Sidang Perkara Tata Usaha Negara No 40/G/2017/PTUN.Ptk di Pengadilan PTUN Pontianak.                     
Penggugat an Zulkarnaim 
Tergugat : Ketua Pokja ,Muhammad khairuddin,SST anggota Pokja, Heru Prasetyo Utomo S.H anggota Pokja, Iyan Mursi dan anggota Pokja yang masing selaku tergugat.                             
Perangkat Sidang :
HAKIM KETUA: ANDI DARMAWAN, SH
HAKIM AGT : MARTA SATRIA, SH dan MARIA PINGKAN TELEW,S.H
PANITERA : YATIMAN   

Adapun agenda sidang Pembacaan Jawaban dari tergugat
dan kembali sidang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 dengan Agenda Sidang Pembacaan Replik Penggugat dan Jawaban  Intervensi.

Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Subbagkum Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017



Kegiatan sosluhkum subbagkum polres kapuas hulu pada hari rabu tanggal 22 Nopember 2017 pukul 14.00 wib berdasarkan sprin Kapolres nomor : Sprin/1465/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017, kegiatan di laksanakan di Polsek Mentebah, para peserta anggota Polsek Mentebah, Polsek Suhaid
Polsek Bunut hulu. Pemberi materi Kabag Sumda Polres Kapuas Hulu, materi yang disampaikan :
1. UU no 35 thn 2014,
2. PERPU no 2 thn 2017, P
3. Peraturan Kapolri no 2,8,9,10,11 tahun 2017 & Peraturan Kapolri no 15 tahun 2015,
Kegiatan berakhir dengan penyerahan materi.

Sidang Perkara Perdata


sidang perkara perdata.

hari ini senin tgl 27 november 2017 jam 12.30 wib s.d selesai, di laksanakan Sidang Perkara perdata No 152/Pdt.G/2017/PN.Ptk.di Pengadilan Negeri Pontianak. penggugat an.zubaidah, nuriah dan ismail Melawan Tergugat an.Muriati, turut tergugat I. an.elisabet veronika. Turut Tergugat II.an.Kepala BPN Ptk. Turut Tergugat III.an. Kapolda Kalbar

Perangkat Sidang :

HAKIM KETUA: SUTARMO S.H.M.H, HAKIM AGT : MARYONO,SH.MH dan HARYANTO,SH.MH.
PANITRA : SUNARTI.SH

Adapun agenda sidang hari ini pemeriksaan identitas dan administrasi,sidang ditunda tgl 4 Desember 2017 karena turut tergugat I & II tdk hadir

Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Oleh Bidkum Polda Kalbar di Polres Sambas


Tribratanews.polri.go.id, Polda Kalbar, SAMBAS 

– Bidang Hukum Polda Kalbar (BIDKUM) melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan hukum di Polres Sambas. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 297 personel Polres Sambas, 32 pelajar tingkat SMA / sederajat beserta 9 orang tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan se-kabupaten Sambas.

Kabidkum Polda Kalbar Kombespol. A.Widihandoko selaku ketua tim menyampaikan peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dan peraturan yang sedang ngetrend dikalangan masyarakat saat ini diantaranya UU No. 11 Tahun 2006 tentang informasi transaksi elektronik ( ITE ) dalam perspektif anti HOAX, Surat Edaran Kapolri nomor 06 / X / 2015 tentang penanganan ujaran kebencian, Surat Edaran Kapolri nomor 11 / VI / 2016 tentang penanganan terhadap perilaku pegawai negeri pada Polri yang mengunggah foto, video, tulisan dan komentar yang dapat menurunkan citra dan kehormatan lembaga Polri di Aula Dhira Wijaya Polres Sambas, kamis ( 20/4 ).

Dalam Kegiatan ini diadakan dialog interaktif kepada peserta dan sesi tanya jawab mengenai materi yang dismapaikan juga diselingi dengan pemberian doorprize bagi pelajar yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim sosialisasi dan penyuluhan hukum.

“Harapannya kegiatan ini dapat menambah ilmu dan wawasan peserta, terutama Polri sebagai penegak hukum, dapat menjadikan materi yang disampaikan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas yang diemban dan bagi pelajar serta masyarakat hendaknya selektif, cek dan ricek terhadap berita yang tersebar di media sosial agar tidak menjadi korban Hoax dan pelaku penyebar berita Hoax “ tutur Kabag Sumda Polres Sambas Kompol Hadiryaman, SH.

penulis : duan rizskisantosa
editor : umi fadilah
Publish : cucu sa

http://tribratanews.polri.go.id/?p=146001

Bidang Hukum Polda Kalbar Sosialisasi Penyuluhan Hukum

LANDAK .Tangkalnews-Belum lama ini Kapolres Landak AKBP Wawan Kristyanto, membuka kegiatan sosialisasi penyuluhan tentang hukum yang menghadirkan pemateri dari Bidang Hukum Polda Kalbar yang dilaksanakan di Aula Mapolres Landak .
Kegiatan sosialisasi hukum tersebut, diikuti juga oleh seluruh jajaran perwira yang ada di Polres Landak, para Kapolsek beserta beberapa anggota Polsek jajaran, perwakilan para pelajar yang ada di Kota Ngabang sekitarnya, dan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di di Kabupaten Landak.
Untuk materi sosialisasi disampaikan oleh Ketua tim yang juga Kasubbid Suluh Bidkum Polda Kalbar, AKBP Wisnubroto, dimana dirinya menyampaikan, sosialisasi tentang hukum tersebut untuk mengingatkan baik kepada anggota mau pun masyarakat agar tidak sembarangan memposting di Media Sosial (Medsos).
“Kita kalau berbicara di Medsos harus hati-hati, sebab masyarakat kita saat ini sudah banyak yang kaitakan dengan intoleransi. Maka kita sampaikan, jangan kita ikut pula menyiarkan yang dapat merusak kesatuan Negara ini. Baik masyarakat mau pun anggota Polri itu sendiri,” ujar Wisnubroto kepada wartawan.
Ditegaskanya, karena memang disitu ada ancaman hukuman. Bagi anggota Polri sudah jelas ada pidana umum, disiplin. “Kita sampaikan juga ini kepada pelajar, sebab ini rawan bagi pelajar. Karena sekarang paham-paham radikalisme itu juga sudah banyak, bahkan yang di bawah umur juga ada,” katanya.
Kemudian disampaikannya, dalam sosialisasi itu agar jangan sampai masyarakat mudah terhasut melalui media sosial. “Harapan kita yang mengikuti sosialisasi ini, dapat menyampaikan kepada kawannya sesama pelajar yang tidak ikut,” ungkapnya.
Selain itu jangan sampai tersangkut masalah-masalah hukum karena media sosial itu. “Terutama kan kepada para pelajar, dimana mereka masih labil dan mudah ikut-ikut. Kita harapkan bisa mengajak teman-temannya agar tidak tertular. Anggota juga kita ingatkan untuk tidak ikut-ikutan,” harapnya.
Kapolsek Ngabang Kompol Sri Haryanto mengakui, hingga saat ini masih belum ada diterima laporan tentang pelaggaran di medsos yang berisi provokasi dan dapat menumbulkan konflik. “Sejauh ini masih belum ada, dan kita harap hal itu tidak ada terjadi terutama di Kota Ngabang dan sekitarnya,” bebernya.
Dikatakan Kapolsek, selama ini dirinya bersama anggota yang lain juga termasuk aktif di Medsos. “Jadi kita juga sekalian memonitor kalau ada postingan yang menyimpang. Tapi jika ada kita langsung melakukan pendekatan agar tidak meluas, karena selama ini sudah kondusif,” tutupnya.(Sumianto)

http://www.tangkalnews.com/kalbar/kabupaten-landak/bidang-hukum-polda-kalbar-sosialisasi-penyuluhan-hukum/

Kepolisian Resor Sekadau terima sosialisasi dan penyuluhan hukum dari Bidkum Polda Kalbar.


TRIBRATANEWSPOLRESSEKADAU.COM 

 - Kepolisian Resor Sekadau terima sosialisasi dan penyuluhan hukum dari Bidkum Polda Kalbar. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Bhayangkara Pratama Polres Sekadau. Rabu (12/04/2017) pukul 09.30 wib.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi hukum kepada seluruh anggota Polres Sekadau baik perwira dan bintara. Dibuka oleh Kapolres Sekadau Akbp Yury Nurhidayat didampingi Kabidkum Polda Kalbar Kombes Pol A. Widihandoko, SH beserta tim dan dihadiri peserta sosialisasi terdiri dari para Kabag, Kasat, Kanit, Kapolsek jajaran dan anggota Polres Sekadau. Selain dari Polres Sekadau peserta sosialisasi juga diikuti oleh pelajar SMK Negeri 1 Sekadau.

Mengenai materi yang disampaikan diantaranya tentang "Medsos, Kejahatan Cyber, Hate Speeech dan Berita Hoax" disampaikan bahwa di era globalisasi sekarang ini banyak sekali bermunculan sosial media. Bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan sosial media, bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan sosial media yang sekarang sedang berkembang. Berawal dari Friendster, kemudian Facebook, Twitter, Skype, Foursquare, Line, What’s App, Path, Instagram, Snapchat dan masih banyak lainnya. Dampak postif dari social media yaitu sebagai media Informasi, memperluas Jaringan pertemanan, sarana mengembangkan keterampilan dan sosial, media pertukaran data dan sebagai promosi dalam bisnis. Sedangkan dampak negatif dari media social adalah susah bersosialisasi dengan orang sekitar, mengurangi kinerja, cyber crime, dan Pornografi.

Ditambahkan juga bahwa setiap kegiatan melalui media sosial telah diatur dalam undang-undang maupun Perkap agar para pengguna media sosial tidak menyalah gunakan fasilitas yang disediakan dari medsos. Oleh karena itu bijaksanalah dalam menggunakan media sosial internet.

Penulis : Arg
Editor    : [Humas Polres Sekadau]

- http://www.tribratanewspolressekadau.com/2017/04/polres-sekadau-terima-sosialisasi-dan.html

Hadirkan Tim Bidkum Polda Kalbar, Kapolres Sanggau Donny Buka Penyuluhan Hukum

SANGGAU, Media Kalbar
Kapolres Sanggau, AKBP Donny Charles Go, SIK, rabu (26/04/17) membuka giat sosialisasi dan penyuluhan hukum di Aula Mapolres Sanggau.
Hadir para penyuluh dari Tim Bidang Hukum Polda Kalbar, AKBP Wisnu Broto, SH, AKP Nikodemus Lukman, SH dan Penata TK 1, M. Pasaribu.
Peserta, kabag, para kasat, kapolsek dan jajaran, para tokoh masyarakat dan anak sekolah dari SMA Negeri 1 Sanggau.
“Dengan penyuluhan hukum ini, masyarakat semakin paham akan tugas dan tanggung jawab polisi, artinya masyarakat juga bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri,”ungkap Kapolres Sanggau, AKBP Donny Charles Go, SIK.
Selain itu, Kapolres juga memaparkan secara ringkas kondisi wilayah hukum Sanggau dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan yang sudah berjalan dengan baik.
“Termasuk isu di dunia maya dan  media sosial harus di sikapi dengan bijak, agar keamanan tetap terjaga,”himbau Kapolres.
Menyikapi hal itu, tim bidang hukum Polda Kalbar menjelaskan secara rinci bahwa penggunaan media sosial akan berbahaya jika tidak di sikapi dengan bijak.
“Semua sudah ada peraturannya, jangan bermain main dengan hoax dan menyebutkan. Menyebarluaskan kebencian dan kebohongan,”tegas Tim Bidkum Polda Kalbar, AKBP Wisnu Broto, SH.

Selain itu, Wisnu berharap semua elemen masyarakat bisa menjadi motor anti hoax. (Firmus)http://www.mediakalbarnews.com/2017/04/26/hadirkan-tim-bidkum-polda-kalbar-kapolres-sanggau-donny-buka-penyuluhan-hukum/

Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Bidkum Polda Kalbar


SANGGAU, PNC -Selasa 06 September 2016 pukul 08.30 WIB. Telah di laksanakan penyuluhan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan barat di Aula Bharadaksa Polres Sanggau.

Dalam giat sosialisasi tersebut, dihadiri langsung oleh Kabidkum Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi A. Widihandoko, Sh beserta staf antara lain AKBP  Hartono, SH, KOMPOL Syarif Syamsul, SH, MH, KOMPOL Supriyadi, PENATA TK 1  M.Pasaribu, BRIGADIR  Kuadarwanto,SH, BRIGADIR  N. Ling,SH dan BRIGADIR  Fery Mulyadi.
Dalam acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama dan Staf Polres Sanggau, Polres Sekadau dan Polres Landak yang berjumlah sekitar 80 orang.
Kabidkum Polda Kalbar Kombes Pol A.Widihandoko,SH dalam arahannya untuk mengajak kepada kita semua merefresh kembali undang-undang dan aturan-aturan yang sudah ada.
Ia menyampaikan jangan sampai kita sebagai anggota  Polri dalam melaksanakan tugas menjadi sasaran kemarahan dan komplain dari masyarakat yang berujung komplik sosial.
Kedepan dalam menghadapi pengamanan Pemilu akan di bentuk Rayon untuk wilayah Kab. Sanggau, Kab. Landak dan Kab. Sekadau satu rayon.
Maksud dan tujuan di bentuknya Rayon tersebut, mengantisipasi terjadi sesuatu  dalam penggunaan kekuatan personil yang di turunkan rayon tersebut dan selanjutnya Back up dari Polda, sehingga bila ada Konflik Sosial dapat terpenuhi personil kita.
Kombes Pol A. Widihandoko juga menyampaikan agar Polri selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat, karena Pemda yang memiliki dana, juga di sampaikan untuk memetakan daerah rawan Konflik.
Dalam menangani Konflik untuk mempedomani Perkap yang ada seperti Perkap nomor 1, 16 dan lainnya  sehingga tidak salah dalam menangani konflik yang di maksud.
Ia juga menyampaikan agar apa yang telah disampaikan di Aula Bharadaksa itu, untuk di teruskan ke anggotanya secara menyeluruh sehingga apa bila menghadapi Rusuh Massa mengetahui protap-protap yang harus dilalui.
Bertindak tidak perlu takut kalau sudah sesuai aturan, jangan sampai Polri dalam menjalankan tugas menjadi bulan-bulanan oknum tidak bertanggung jawab.
Sosialisasi Edaran kebencian untuk di sampaikan  keseluruh anggota sehingga dapat menyampaikan kepada masyarakat karena akan membuat pemicu terjadinya konflik.
Terakir Kabidkum manyampaikan agar Anggota tidak mengupload foto-foto yang tidak benar (etis). (www.policenewscenter.com) RWP

Kapolres Singkawang Buka Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang Disampaikan Bidkum Polda Kalbar


Tribratanews.com – Bidkum Polda Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum kepada personel Polres Singkawang. Kegiatan di laksanakan di Aula Hotel Khatulistiwa Singkawang, Jumat (21-04- 2017) .
Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan tersebut diikuti oleh Kabag, Kasat, Kapolsek, Perwira, personel Polres Singkawnag maupun Polsek jajaran, tokoh masyarakat, tokoh agama Kota Singkawang, serta siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi undangan.
Kapolres Singkawang, AKBP Sandi Alfadien Mustofa SIK, MH, membuka kegaitan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum tersebut.
Kapolres meyampaikan agar personel mengikuti kegiatan dengan seksama sehingga tujuan dari kegiatan tersebut tercapai.
“Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum ini memiliki tujuan agar personel mengetahui tentang aturan-aturan terbaru yang mungkin belum pernah diterima oleh personel,” jelas AKBP Sandi Alfadien Mustofa.
Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut meliputi UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif antihoax, Peraturan Kapolri No 2 Th 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, SE Kapolri Nomor: 06/X/2014 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, dan SE Kapolri Nomor: 11/VI/2016 tentang penanganan terhadap pegawai negeri pada Polri yang mengunggah foto, video, tulisan, dan komentar yang dapat menurunkan citra dan kehormatan lembaga Polri.
Setelah penyampaian materi sosilaisasi dan penyuluhan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.
Materi sosialisasi dan penyuluhan hukum disampaikan langsung oleh Kabidkum Polda Kalbar Kombes Pol A Widihandoko SH, dan AKBP Wisnubroto A SH.
[Humas Polres Singkawang]
https://www.tribratanews.com/kapolres-singkawang-buka-sosialisasi-dan-penyuluhan-hukum-yang-disampaikan-bidkum-polda-kalbar/

Bidang Hukum Polda Kalbar (BIDKUM) melakukan sosialisasi kesejumlah ormas dan tokoh masyarakat dan agama di balai kemitraan Polres Sintang


KBRN,Sintang: Polda Kalimantan barat melakukan sosialisasi Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas kesejumlah wilayah kerja polda hingga ke polsek- polsek se kalimantan barat. Di Polres Sintang, Bidang Hukum Polda Kalbar (BIDKUM) melakukan sosialisasi kesejumlah ormas dan tokoh masyarakat dan agama di balai kemitraan Polres Sintang, selasa (26/09/2017).

Kabidkum Polda Kalbar Kombespol A.Widihandoko mengatakan lahirnya perpu tersebut sempat menimbulkan pro kontra, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang organisasi masa yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
“Dalam perpu ini tidak ada hal krusial yang perlu di khawatirkan masyarakat, perpu ini sangat wajar karena di dalamnya upaya pencegahan perpecahan antar anak bangsa, larangan dalam perpu ini lebih pada larangan permusuhan anatar suku dan agama, ormas dilarang melakukan kekerasan dan penistaan agama,” ungkapnya kepada RRI seusai memberikan penyuluhan, selasa ( 26/09/2017).
Widihandoko juga mengajak masyarakat agar lebih dewasa dalam berorganisasi yang tujuanya untuk membantu pembangunan negara.
“ Sejauh ini di Kalbar tidak ada ormas yang bertentangan salah satu ormas yang sudah di bubarkan adalah HTI karena organisasi ini ingin menggantikan falsafah pancasila dengan kekhalifahan, padahal Negara Indonesia berdiri atas dasar agama melalui perjuangan berbagai agama dan ras sehingga lahirlah NKRI,” Tandasnya.

Beberapa materi yang disampaikan antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat dan Sosialisasi Peraturan Kapolri (Perkap).
Lalu, bantuan hukum, usaha bagi anggota Polri dan PNS Polri, kepemilikan barang mewah, serta perizinan dan pengawasan senjata api (senpi) non organik TNI/Polri.

Dalam Perppu (nomor 2 tahun 2017 ) ini  ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Fik)

http://www.rri.co.id/sintang/post/berita/438382/daerah/bidkum_polda_kalbar_sosialisasikan_perppu_tentang_ormas.html

Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar di Mapolres Sintang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG

 – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sintang menerima kunjungan Tim Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar di Mapolres Sintang, Selasa (26/9/2017).

Tim dipimpin Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Kalbar, Kombes Pol Andreas Widihandoko SH. Tim disambut oleh Wakapolres Sintang Kompol Amry Yudhi SIK dan jajaran. Sosialisasi dan penyuluhan digelar di Aula BKPM Polres Sintang.
Beberapa materi yang disampaikan antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat dan Sosialisasi Peraturan Kapolri (Perkap).
Lalu, bantuan hukum, usaha bagi anggota Polri dan PNS Polri, kepemilikan barang mewah, serta perizinan dan pengawasan senjata api (senpi) non organik TNI/Polri.
Kapolres Sintang AKBP Sudarmin SIK melalui Wakapolres Sintang Kompol Amry Yudhi SIK sambut baik kunjungan Tim Sosialisasi dan Penyuluhan Bidang Hukum Polda Kalbar.
“Saya merasa senang dengan kegiatan ini, karena kami mendapatkan pengetahuan baru,” ucapnya.
Wakapolres berharap sosialisasi akan membuat jajarannya lebih update tentang hukum. Terlebih, Polres Sintang merupakan Polres yang jauh dari Polda Kalbar.
“Saya sangat bersyukur kemajuan teknologi membuat kami bisa mendapat informasi melalui sosial media. Akhirnya kami lebih mengetahui tentang hukum,” jelasnya.
Kabidkum Polda Kalbar Kombes Pol Andreas Widhandoko menerangkan kedatangannya kek Polres Sintang mengemban dua tugas besar dari Polda Kalbar.
“Pertama, sosialisasi Perpu dan Perkap. Kedua, supervisi pelaksanaan peradilan internal kepolisian,” ucapnya.
Ia berharap usai kegiatan ini pelanggaran hukum anggota polisi Polres Sintang berkurang. Ia juga menekankan kedatangan dirinya bukan bermaksud menggurui, namun lebih kepada upaya belajar bersama-sama.

“Belajar hukum adalah ibadah. Saya disini bukan untuk mengajari tapi kita belajar bersama-sama,” terangnya.

http://pontianak.tribunnews.com/2017/09/26/tim-bidkum-polda-kalbar-beri-penyuluhan-hukum-ke-jajaran-polres-sintang

Pelatihan Jurnalistik Personel Polda Kalbar


Pelatihan Jurnalistik
Di hotel Orchard,
Senin, 25 September 2017
Instruktur AKP CUCU SAFIYUDIN, S.Sos, SH MH

BIDKUM MELAKUKAN KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DENGAN DEPKUMHAM KALBAR DAN NOTARIS DI WILAYAH KALBAR

RAPAT KOORDINASI NOTARIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALBAR 


Bahwa pada hari senin tanggal 22 Agustus 2017  pukul 08.00 wib s/d selesai, personel Bidkum Polda Kalbar an.Kompol M.Wahyudi, SH.,MH.M.Sos dan Brigadir Didik Pramono, SH.,MH mengikuti rapat koordinasi Notaris Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalbar tahun 2017 sekaligus menjadi anggota majelis kehormatan notaris daerah,

Bahwa dalam acara rapat Koordinasi Notaris tersebut mengambil tema "Implementasi Peningkatan Kinerja Notaris Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan yang berkepastian di Kalimantan Barat". Bahwa para peserta terdiri dari kurang lebih 50 orang yang terdiri dari para Notaris di Wilayah Kalbar, para akademisi, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris.

Bahwa dalam acara tersebut turut hadir Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat an. Dr. Mualimin Abdi, SH.,MH. yang intinya menyampaikan bahwa dalam hal pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris utuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus dengan persetujuan majelis kehormatan notaris, Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permitaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan tersebut  namun dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 hari, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan tersebut. Hal ini sesuai  amanat Pasal 66 UU No 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Pasal 17,Pasal 18 Permenkumham No 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Selain itu Notaris senior di Pontianak an. Petrus Yani Sukardi, SH juga menyampaikan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris disebut juga dengan nama akta notariil. akta Notariil dibuat dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika terjadi sengketa antara para pihak.

Kewenangan Notaris antara lain :
  • Membuat akta otentik
  • Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
  • Melakukan pegesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
  • Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
  • Membuat akta risalah lelang.

Bahwa akta Notaris memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu :
  1. Kekuatan pembuktian lahiriah atau uitwendige bewijskracht yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata)
  2. Kekuatan pembuktian formal atau Formale bewijskracht yaitu kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
  3. Kekuatan pembuktian material atau Materiel Bewijskracht yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yag sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum.   
Bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik dapat terdegradasi (kehilangan otentisitasnya) manakala notaris lalai dalam mejalankan tugas jabatanya sebagiaman diwajibkan dalam UU Jabatan Notaris.

Bahwa akta yang dibuat Notaris sebagai pejabat umum disebut akta otentik jika memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata antara lain :
  1. Akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang
  2. Bentuk akta dan tata cara membuat akta ditentukan oleh undang-undang
  3. Akta tersebut dibuat ditempat dimana pejabat umum yang berwenang itu membuat akta.       

Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)


 Beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu antara lain :


1.  Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan,              mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik                  bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27        ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:



a.  Menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau              membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik".
b.  Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
c.  Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan            pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.



2.  Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:



a.  Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana          penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari        paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
b.  Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau                  menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling            lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling              banyak Rp750 juta.



3.  Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai        berikut:



a.  Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata          cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-        Undang.
b.  Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai                keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum      yang sah.



4.  Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6)      dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:



a.  Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua                    Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
b.  Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan            Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.



5.  Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada                 ketentuan Pasal 43 ayat (5):



a.  Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi      informasi;
b.  Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak              pidana teknologi informasi.



6.  Menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" atau "hak untuk                    dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:



a.   Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang             tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang                           bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
b.   Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan         Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.



7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis       gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan               menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:



a.  Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang            memiliki muatan yang dilarang;
b.  Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada        Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi      Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

MAKLUMAT BERSAMA GUBERNUR KALBAR, KAPOLDA KALBAR DAN PANGDAM XII TPR




TERSANGKA TPPO AJUKAN PRAPERADILAN


                        



                                                              

Bidkum- Bidkum Polda Kalbar melalui Tim Advokat Bidkum antara lain KOMBES POL A.WIDIHANDOKO, SH, AKBP WISNUBROTO, KOMPOL H. ABDUR ROSID, Sag,MH, AKP LELY SUHERI, SH dan BRIGADIR DIDIK PRAMONO, SH,.MH menerima kuasa hukum dari Direskrimum Polda Kalbar untuk menghadapi praperadilan terkait gugatan praperadilan nomor 08/Pid.Pra/2016/PN.PTK di Pengadilan Negeri Pontianak yang diajukan Pemohon.

Bahwa alasan hukum yang diajukan Termohon an.Budy Then yang diwakili Kuasa Hukumnya Raimundus Loin, SAg,MH dan Rekan adalah tidak sah nya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik terkait tindak pidana perdagangan orang 

Sidang praperadilan dimulai pada hari ini, Senin tanggal 14 s/d Senin tanggal 22/11/2016 di Pengadilan Negeri Pontinak yang dipimpin oleh hakim praperadilan an. SUTARMO, SH,M.Hum   dan panitra an . ELIYANUR, SH Adapun agenda sidang hari ini yaitu pembacaan gugatan dan Kuasa hukum Termohon yang diwakili Bidkum polda kalbar membantah semua gugatan tersebut karena apa yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrimum Polda Kalbar terkait penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai prosedur yang benar.